Koalisi Masyarakat Sipil Palestina menggelar aksi di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 di Antalya, Turki. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, mulai dari penghentian penjarahan sumber daya hingga meminta Israel keluar dari Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC).
Pantauan detikcom di lokasi, Selasa (17/11/2026), terlihat ada puluhan orang yang terlibat dalam aksi tersebut. Dalam aksi itu, Koalisi Masyarakat Sipil Palestina membawa sejumlah spanduk tuntutan.
Salah satu spanduk yang paling besar bertulisan 'No Weapons, No Energy, No Harbour, For Genocide'. Salah seorang dari mereka juga memberikan orasi menggunakan pengeras suara.
Perwakilan Palestinian Institute for Climate Strategy, Mohammed, mengatakan aksi itu bertujuan mendorong masyarakat internasional mengambil sikap terhadap rantai pasokan energi, yang disebutnya mengalir ke Israel dari sejumlah negara.
"Kami hadir bersama Koalisi Masyarakat Sipil Palestina dengan sejumlah tuntutan yang jelas, yaitu mengakhiri penjarahan yang dilakukan Israel, mengeluarkan Israel dari UNFCCC, memberikan kejelasan, serta memobilisasi perlawanan terhadap berbagai bentuk geoengineering matahari, solusi teknologi semu dan solusi palsu," kata Mohammed saat diwawancarai.
Dia menyebut terdapat rantai pasokan minyak, gas dan batu bara dari sejumlah negara yang menjadi penyelenggara COP menuju Israel. Dia juga menyoroti penyelenggaraan COP sebelumnya yang dinilai belum terlepas dari kepentingan industri bahan bakar fosil.
Mohammed mencontohkan COP28 di Uni Emirat Arab dan COP29 di Azerbaijan. Dia menyinggung kepresidenan COP29 yang menyebut minyak sebagai 'buah bangsa'.
"Kita tidak bisa membiarkan negara penyelenggara COP yang seharusnya mendorong penghentian ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, justru menyerukan perluasan industri bahan bakar fosil," ujarnya.
Kemudian, Mohammed juga menyoroti Brasil dan Turki yang disebutnya menjadi pemasok minyak bagi Israel melalui rantai pasokan yang ada. Dia mengklaim terdapat pengalihan jalur pengiriman minyak dari Brasil melalui Italia.
Di sisi lain, Mohammed mengatakan gerakan masyarakat sipil dan serikat pekerja di sejumlah negara telah melakukan mobilisasi untuk menghambat pengiriman minyak tersebut. Salah satunya di pelabuhan Genoa, Italia.
Menurut dia, aksi demonstrasi pada 30 Oktober lalu menjadi salah satu bentuk tekanan masyarakat terhadap rantai pasokan energi tersebut.
"Embargo energi tidak akan pernah diberlakukan oleh negara, lembaga-lembaga internasional, ataupun perusahaan. Embargo tersebut harus diwujudkan oleh rakyat," katanya.
Soroti Kerusakan Lahan Pertanian di Gaza
Dalam kesempatan itu, Mohammed juga menyoroti dampak dari konflik terhadap lingkungan dan ketahanan pangan masyarakat Palestina, khususnya di Jalur Gaza. Dia membenarkan bahwa kerusakan pepohonan di Gaza telah mencapai angka yang sangat besar.
Namun, kata dia, kondisi kerusakan lahan pertanian bahkan lebih parah. Mohammed mengklaim sekitar 97 persen lahan pertanian yang dapat ditanami di Gaza telah hancur.
"Untuk lahan pertanian yang dapat ditanami di Gaza saat ini, sekitar 97 persen telah hancur sepenuhnya. Warga Palestina tidak lagi memiliki lahan pertanian untuk bercocok tanam," ujarnya.
Dia mempertanyakan pembahasan mengenai kedaulatan pangan dalam forum COP31 di Turki, ketika masyarakat Palestina kehilangan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka.
Mohammed menilai kerusakan itu bukan semata-mata disebabkan faktor alamiah, melainkan berkaitan dengan pendudukan dan kebijakan Israel di Gaza maupun Tepi Barat. Dia juga menyinggung dukungan sejumlah negara besar terhadap kondisi itu, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman.
Lebih lanjut, Mohammed menyebut kelompok masyarakat Turki, termasuk Thousand Turkish Youth for Palestine dan sejumlah serikat pekerja, turut melakukan mobilisasi di sepanjang Pelabuhan Ceyhan.
"Kita harus melawan pendudukan Israel demi mewujudkan dunia yang bebas dari bahan bakar fosil dan menjunjung keadilan iklim," imbuhnya.
Lihat juga Video Jelang COP31, Menteri LH Tegaskan Komitmen RI Perkuat Aksi Iklim Global