Oleh : Ahmadie Thaha
kolumnis
Politik Indonesia kembali memasuki babak yang menarik. Gibran Rakabuming Raka kini menghadapi gelombang tekanan politik yang semakin terbuka.
Tamsil Linrung bersama Bachtiar Nasir mulai menggerakkan konsolidasi massa untuk menggelar aksi sejuta umat di Monas, Jakarta, dalam waktu dekat. Pemanasan sudah berlangsung Ahad lalu di lapangan hijau Masjid Al-Azhar.
Gerakan ini menarik perhatian karena berlangsung bersamaan dengan momentum DPR kembali bekerja pekan ini setelah masa reses.
Tekanan dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh, dan kalangan pakar bisa bertemu dengan proses politik di Senayan.
Jika semuanya bergerak dalam satu irama, isu pemakzulan Gibran berpotensi memasuki babak yang lebih serius.
Namun, di tengah perkembangan itu, para pendukung Gibran dari lingkungan politik Geng Solo mengembangkan sebuah argumen tandingan.
Mereka mengatakan, jika Gibran dimakzulkan, Prabowo juga harus ikut turun. Alasannya sederhana: Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu paket.
Argumen itu terdengar masuk akal bagi orang yang hanya melihat surat suara pemilu. Namun, ketika kita membuka konstitusi, bangunan argumen tersebut ternyata kehilangan tiang penyangganya.
Menariknya, dalil satu paket ini pernah disampaikan langsung oleh Joko Widodo. Pada 6 Juni 2025, ketika menanggapi usulan pemakzulan Gibran kala itu, Jokowi mengajukan argumen sendiri.
Ia mengatakan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia berlangsung dalam satu paket. Ia membandingkannya dengan Filipina yang memilih presiden dan wakil presiden secara terpisah.
Pernyataan Jokowi itu benar dalam konteks pemilihan. Rakyat memang memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Namun, apakah cara memilih yang berpasangan otomatis membuat pertanggungjawaban konstitusional keduanya juga tak terpisahkan?
Di sinilah letak kekeliruannya. Pendukung Gibran sedang mencampuradukkan dua hal yang berbeda: mekanisme pemilihan dan mekanisme pemberhentian.
Konstitusi memiliki bahasa yang jauh lebih teliti daripada propaganda politik. Dan satu frasa dalam UUD 1945 cukup untuk membongkar mitos tersebut.
Pasal 7A UUD 1945 menyebut secara eksplisit bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR.
Perhatikan kata "dan/atau". Perumus konstitusi sengaja menggunakan frasa itu untuk membuka tiga kemungkinan: Presiden saja, Wakil Presiden saja, atau keduanya sekaligus.
Pasal 7B kemudian mengatur jalur pemberhentiannya. DPR harus lebih dahulu menyampaikan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi (MK). MK memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat tersebut.
Jika MK membenarkan pendapat DPR, parlemen dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. MPR kemudian mengambil keputusan melalui sidang dengan persyaratan kuorum dan suara yang ketat.
Presiden atau Wakil Presiden yang menghadapi usul pemberhentian juga berhak memberikan penjelasan.
Dengan demikian, DPR tidak bisa menjatuhkan Gibran hanya karena demonstrasi memenuhi Monas. Massa dapat menyampaikan aspirasi dan memberi tekanan politik.
Namun, proses konstitusional tetap membutuhkan alasan hukum, pembuktian, pemeriksaan MK, dan keputusan MPR. Demokrasi jalan terus, tetapi konstitusi tetap menjadi relnya.
Lalu, bagaimana jika hanya Gibran yang diberhentikan? Pasal 8 ayat (2) sudah menyiapkan jawabannya. Presiden tetap menjabat.
Dan dalam waktu paling lambat 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden baru dari dua calon yang diajukan Presiden.
Ketentuan ini memperlihatkan betapa telitinya para perumus amendemen UUD 1945 mengantisipasi krisis kepemimpinan. Mereka merancang jalan keluar untuk berbagai kemungkinan.