Asosiasi pengembang membongkar biang kerok penjualan loyo sebagaimana hasil survei (BI).
Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Bambang Ekajaya menilai anjloknya penjualan rumah disebabkan pelemahan daya beli masyarakat. Di tengah lesunya daya beli, harga bahan bangunan naik dan beban pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) makin tinggi.
Bambang menuturkan penurunan penjualan properti menggambarkan adanya ketimpangan antara harga rumah baru yang terus meningkat, sementara kemampuan daya beli masyarakat semakin melemah.
"Ini mencerminkan pelebaran kesenjangan (mismatch) antara harga rumah baru yang terus merangkak naik dengan daya beli riil masyarakat yang kian melemah," ujar Bambang kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/11).
Menurutnya, terdapat sejumlah faktor yang dapat menekan penjualan properti. Kenaikan harga bahan bangunan menjadi hambatan paling dominan dengan porsi kisaran 26,24 persen.
Selain itu, pelemahan daya beli masyarakat akibat tingginya biaya hidup juga membuat konsumen semakin berhati-hati untuk membeli rumah.
REI mencatat masalah birokrasi dan perizinan juga menjadi alasan turunnya tren pembelian properti dengan porsi 17,17 persen. Sementara itu, suku bunga KPR yang masih tinggi juga menjadi hambatan dengan porsi 15,71 persen.
Tekanan penjualan properti tersebut terjadi dalam berbagai segmen rumah. Namun, penjualan rumah tipe menengah anjlok paling dalam, yaitu 15,42 persen.
"Rumah tipe menengah mengalami kontraksi paling dalam hingga minus 15,42 persen (yoy)," ujarnya.
Sementara itu, penjualan rumah tipe besar turun 10,78 persen dan rumah tipe kecil merosot 4,95 persen secara yoy.
Dari sisi prospek pasar, REI memperkirakan pasar properti pada kuartal IV 2026 masih cenderung stagnan. Sementara di tahun depan, pasar properti diperkirakan akan memasuki periode konsolidasi dan stabilisasi, yang bergantung pada pemulihan daya beli masyarakat.
"Fase stabilisasi diperkirakan baru akan terbentuk pada pertengahan hingga akhir tahun 2027," katanya.
Untuk mendorong pemulihan pasar properti, Bambang menilai insentif pemerintah berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) dan uang muka atau down payment (DP) 0 persen belum cukup efektif.
Menurutnya, penerapan insentif tersebut hanya meringankan biaya awal pembelian rumah, tapi belum mengurangi beban cicilan dalam jangka panjang.
Karena itu, REI meminta pemerintah untuk mendorong perbankan agar mendorong suku bunga dasar KPR, memangkas biaya perizinan pengembang, serta memperbanyak kuota KPR subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Untuk pengembang, Bambang menyarankan penyesuaian strategi penjualan melalui sejumlah skema pembiayaan alternatif.
"Pengembang harus beradaptasi menyediakan skema pembayaran alternatif," ujarnya.
Skema tersebut antara lain memperpanjang tenor pembayaran tunai bertahap, bekerja sama dengan perbankan untuk menyediakan subsidi bunga dengan skema fixed rate jangka panjang, serta mendesain ulang produk menjadi hunian lebih kompak agar sesuai dengan kemampuan beli konsumen.
Bank Indonesia (BI) mencatat harga properti residensial alias rumah di pasar primer tumbuh 0,58 persen pada kuartal III 2026 secara tahunan (yoy).
Pertumbuhan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) sebesar 0,58 persen secara tahunan tersebut melambat dibandingkan kuartal II 2026, yang tumbuh 0,69 persen.
"Hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia menunjukkan harga properti residensial di pasar primer pada triwulan III 2026 tumbuh terbatas," tulis BI dalam laporan Survei Harga Properti Residensial (SHPR) kuartal III 2026, Jumat (6/11).
Meskipun harga rumah masih bisa naik, penjualan hunian justru anjlok 8,43 persen pada kuartal III 2026 dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Penurunan penjualan terjadi pada seluruh tipe rumah. Penjualan rumah tipe besar merosot 10,78 persen. Penjualan rumah tipe kecil dan menengah masing-masing amblas 4,95 persen dan 15,42 persen.
Secara kuartalan (quarter-to-quarter/qtq), penjualan properti bahkan jatuh 11,10 persen, padahal pada kuartal II 2026 berhasil tumbuh 9,39 persen.
BI juga mengidentifikasi sejumlah tantangan utama dalam pengembangan dan penjualan properti residensial. Pertama,kenaikan harga bahan bangunan menjadi hambatan terbesar dengan porsi 26,24 persen.
Kedua, masalah perizinan dan birokrasi sebesar 17,17 persen. Ketiga, kendala suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar 15,71 persen. Keempat, hambatan terkait perpajakan 10,54 persen. Kelima, tingginya uang muka KPR sebesar 10,05 persen.