Ekonomi

Sah! Polri Pecat Irjen Ahrie Sonta Nasution, Terbukti Menyadap Prabowo

Sah! Polri Pecat Irjen Ahrie Sonta Nasution, Terbukti Menyadap Prabowo

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi menjatuhkan sanksi pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Inspektur Jenderal Polisi Ahrie Sonta Nasution terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.



Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, keputusan tersebut diambil Majelis KKEP Polri usai menggelar sidang selama 11 jam sejak pukul 09.00 WIB, Selasa (10/11).

Isir mengatakan di dalam sidang, Ahrie dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kasus penyadapan ilegal tersebut. Dalam sidang etik ini, Isir mengatakan turut dihadirkan sejumlah saksi yang telah diperiksa Bareskrim sebelumnya.

Sidang itu dipimpin Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komisaris Jenderal Polisi Rudi Darmoko sebagai Ketua Tim KKEP. Kemudian Wakil Ketua Tim KKEP Irjen Pol Roma Hutajulu. Sementara bertugas sebagai anggota KKEP, yakni Irjen Jayadi, Irjen M Zulkarnain, Irjen Rahmat Setiadi.

Sebelumnya, Ahrie menjadi satu dari empat perwira tinggi Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan Prabowo. Selain Ahrie, tiga perwira tinggi lainnya juga dijerat status tersangka, yakni eks Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso dan eks Kepala Divisi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Polri Irjen Pol Slamet Uliandi.

Selain pada Prabowo, para tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap tokoh politik lainnya. Ada juga dugaan penyadapan ilegal terhadap jurnalis hingga pengusaha. Penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut diduga berlangsung sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026. Penyadapan dilakukan tanpa dasar penegakan hukum yang sah dan para tersangka diduga sempat berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatannya.

Dalam kasus ini, para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Selain Slamet, ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.

Artikel selengkapnya >>> Klik di sini

[Gambas:Video CNBC]