Sinjar (ANTARA) - Turki dan Irak mengeluarkan pernyataan bersama pada Minggu (8/11) waktu setempat, tyang menegaskan kembali kelanjutan kerja sama untuk mengakhiri keberadaan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dan membangun otoritas pemerintahan pusat di wilayah Sinjar, provinsi Nineveh utara, Irak.
Menurut pernyataan yang dirilis oleh Direktorat Komunikasi Kepresidenan Turkiye, negara itu akan mulai mengambil langkah-langkah untuk secara bertahap mengalihkan pangkalan militer Bashiqa-Zelikan di Nineveh kepada pemerintah federal Irak.
Pangkalan di Dataran Nineveh itu telah lama menjadi titik perselisihan antara kedua negara. Turkiye membangun kehadiran militer di sana pada 2015 untuk mendukung operasi melawan kelompok teroris ISIS, sementara Irak telah lama memandang keberadaan pangkalan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatannya.
Pernyataan pada Minggu tersebut menambahkan bahwa kedua negara telah sepakat untuk mengaktifkan komite koordinasi keamanan bersama guna memverifikasi dan memantau kemajuan dalam upaya mengakhiri keberadaan PKK di Sinjar.
PKK, yang telah melancarkan pemberontakan terhadap negara Turkiye sejak 1984, ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Turkiye, Amerika Serikat, dan Uni Eropa (UE). Kelompok tersebut terutama berbasis di Turkiye tenggara, Irak utara, dan Suriah timur laut.
Pada Mei 2025, kelompok tersebut mengumumkan keputusannya untuk melucuti senjata dan membubarkan diri menyusul seruan dari pemimpinnya yang dipenjara, Abdullah Ocalan.
Penerjemah: Xinhua
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2026