Politik

Yusril Ingatkan Menteri Jangan Terus Bawa Masalah ke Presiden

Yusril Ingatkan Menteri Jangan Terus Bawa Masalah ke Presiden

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) mengingatkan agar persoalan antarkementerian tidak terus-menerus dilimpahkan kepada Presiden .

"Saya tidak ingin persoalan antarkementerian akhirnya kembali ke meja presiden hanya karena kita tidak bersedia mengambil tanggung jawab," kata dia di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Yusril menekankan pentingnya koordinasi antarkementerian dalam menyelesaikan persoalan yang melibatkan sejumlah instansi pemerintah. Menurutnya, setiap kementerian harus tetap menghormati kewenangan masing-masing sekaligus mencari solusi apabila aturan yang berlaku justru menghambat penyelesaian masalah.

Dia menjelaskan, perbedaan pandangan antarmenteri sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Namun, jika persoalan membutuhkan keputusan Presiden, para menteri perlu menyampaikan penjelasan beserta sejumlah opsi penyelesaian.

Yusril juga mengingatkan agar koordinasi tidak sekadar menghasilkan rapat dan kesimpulan tertulis, tetapi harus berujung pada tindak lanjut dan penyelesaian konkret.

"Kalau semuanya berhenti pada berita acara dan kesimpulan rapat, maka fungsi koordinasi belum dapat kita laksanakan sebagaimana mestinya," ungkap dia.

Tugas Kemenko Kumham Imipas

Karena itu, kata Yusril, Kemenko Kumham Imipas bertugas menyinkronkan kebijakan dan membantu menyelesaikan masalah antar-kementerian tanpa mengambil alih kewenangan teknis. Setiap instansi tetap wajib menuntaskan tugasnya melalui kerja sama lintas sektor.

Penyelarasan ini ditempuh lewat penyusunan rekomendasi hukum dan HAM agar setiap instansi selalu mempertimbangkan aspek tersebut dalam menjalankan program kerjanya.

"Karena masalah hukum menyangkut semua kementerian, masalah HAM juga menyangkut semua kementerian dan lembaga," kata Yusril.

Dia mencontohkan, pemenuhan hak atas kesehatan berkaitan dengan tugas Kementerian Kesehatan. Begitu pula jaminan kebebasan beragama dan beribadah yang menjadi bagian dari tanggung jawab Kementerian Agama.