Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum. Selain itu, MA juga memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabut surat keterangan tersebut.
Perintah tersebut tertulis dalam salinan putusan MA dari perkara Nomor 742 K/TUN/2026 yang diajukan pemohon, yakni seorang warga bernama Subhan dengan termohon Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen.
Putusan ini sudah diketok pada 30 Oktober 2026. Salinan putusan perkara tersebut kemudian dirilis pada Selasa (10/11/2026).
"Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019," demikian bunyi putusan tersebut.
Sebagaimana diketahui, gugatan Subhan itu awalnya tidak diterima oleh PTUN Jakarta. Dia kemudian mengajukan banding, tapi PTUN menguatkan putusan PTUN Jakarta. Setelah itu, Subhan mengajukan kasasi. Hasilnya ialah gugatan dikabulkan oleh MA.
Putusan MA ini menguatkan putusan MK yang menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA atau sederajat yang digunakan Gibran saat mengurus surat penyetaraan pendidikan ke Kemendikbud pada 2019. MK menyatakan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 diterbitkan berdasarkan certificate of attendance, bukan ijazah.
Meski demikian, MK tidak menerima gugatan pemohon. Alasannya, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon dalam sengketa hasil pilpres.