Ketua DPP PDIP yang juga anggota Komisi II DPR Deddy Sitorus menyoroti Wapres Gibran Rakabuming Raka yang meminta kesempatan ke Presiden Prabowo Subianto untuk membuktikan ijazah di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN). Deddy menegaskan putusan PTUN tidak bisa menganulir putusan Mahkamah Agung.
"Aneh, apa urusannya sama PTUN? PTUN tidak bisa menganulir Putusan MA karena beda kamar," kata Deddy kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Deddy menegaskan putusan PTUN hanya untuk mempersoalkan keputusan yang dibuat pejabat negara atau birokrasi. Selain itu, dia menyebut PTUN juga sudah menyidangkan persoalan suket yang tidak pernah dihadiri pihak Kemendikdasmen.
"PTUN itu untuk mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara/birokrasi. Lagi pula beberapa waktu lalu masalah suket juga sudah disidangkan di PTUN tetapi perwakilan Kemendiknas tidak sekalipun mau menghadiri sidang hingga akhirnya penggugat mencabut gugatannya," ucap dia.
Deddy menekankan permintaan Gibran tidak masuk akal. Dia menduga Gibran hanya mau mengulur-ulur waktu.
"Jadi menurut saya sangat tidak masuk akal jika pihak Gibran ingin membuktikan kebenaran suket atau keaslian ijazah di PTUN. Sangat aneh, dia mau menggugat atau mempersoalkan siapa dan keputusan soal apa. Kesempatan telah diberikan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian tetapi tidak dimanfaatkan oleh Kemendiknas dan pihak Gibran. Jadi saya melihatnya sebagai upaya mengulur waktu saja," tegas dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menerima Wapres Gibran di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Prabowo dan Gibran berbincang mengenai polemik ijazah Gibran pasca-putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung (MA).
"Namun di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran," ucap Mensesneg Prasetyo Hadi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).
Dalam pertemuan tersebut, Gibran juga meminta waktu kepada Prabowo agar diberi kesempatan membuktikan dokumen terkait polemik ijazah sah.
"Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara," ujar Pras.