Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan yang intinya menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum. MA menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Gibran dalam pertimbangannya.
Dilihat dari salinan putusan nomor 742 K/TUN/2026, Selasa (10/11/2026), MA awalnya menyatakan judex facti atau PTUN Jakarta telah salah menerapkan hukum.
MA menyebut PTUN mempunyai kewenangan korektif dan remedial untuk menghentikan akibat pelanggaran administrasi yang terjadi. MA menyebut pelanggaran administrasi yang terjadi bukan sekadar kepentingan kontestan Pilpres belaka, melainkan kepentingan seluruh bangsa Indonesia.
MA lalu menyinggung putusan MK nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. MA mengatakan isi putusan itu telah menjadi notoire feiten atau fakta yang sudah diketahui secara umum.
"Bahwa dengan adanya fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, tanggal 5 Oktober 2026 sebagai notoire feiten yang dalam pertimbangan hukum telah melakukan pengujian terhadap objek sengketa a quo dan telah mengakibatkan perubahan keadaan hukum dan berimplikasi terhadap keberadaan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan tatanan hukum yang ada," ujar MA.
MA mengatakan perubahan keadaan hukum itu menimbulkan alasan hukum untuk mengesampingkan eksepsi dari termohon kasasi atau tergugat berupa kedaluwarsa gugatan atau gugatan kurang pihak. MA mengatakan putusan pengadilan merupakan bagian dari sistem hukum sehingga MA melakukan pengujian substansi objek sengketa agar sejalan dengan putusan MK.
"Putusan pengadilan merupakan bagian dari sistem hukum, perlu mengedepankan keadilan substantif daripada keadilan prosedural, sehingga Mahkamah Agung akan melakukan pengujian substansi objek sengketa a quo dalam rangka melakukan sistemisasi konkret atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, tanggal 5 Oktober 2026 dalam mewujudkan suatu sistem hukum dan sebagai implementasi dari asas ius curia novit (hakim dianggap mengetahui semua hukum). Dengan demikian, eksepsi-eksepsi Termohon Kasasi dahulu Tergugat tidak beralasan hukum," ujarnya.
MA mengatakan suket yang diterbitkan Kemendikdasmen selaku tergugat hanya didasarkan pada certificate of attendance, academic records dan explanation of grades maupun dokumen lain. MA menyebut dokumen-dokumen itu tidak dapat membuktikan tentang keberhasilan Gibran Rakabuming Raka menamatkan jenjang pendidikan tertentu.
"Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat," ujar MA.
Atas dasar itu, MA mengabulkan kasasi yang diajukan oleh Subhan. Putusan itu membuat suket Gibran tidak sah dan batal demi hukum.