Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mengusulkan perombakan besar-besaran terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diserahkan kepada DPR RI hari ini, Senin (16/11/2026), pemerintah mengusulkan pemangkasan jumlah bab dan pasal hingga lebih dari separuh naskah awal.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan, naskah RUU yang disusun DPR sebelumnya terdiri dari 13 bab dan 43 pasal. Namun, pemerintah mengusulkan penyederhanaan menjadi 8 bab dan 19 pasal. Selain itu, dari total 369 butir DIM, pemerintah mengusulkan sebanyak 184 butir dihapus.
Budi menjelaskan, penghapusan tersebut bukan berarti materi pengaturannya ditiadakan. Sejumlah ketentuan teknis dan internal organisasi akan dialihkan ke dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Kadin.
"Penghapusan ini bukan berarti materinya ditiadakan, karena pengaturan teknis dan internal organisasi dialihkan pengaturannya dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kadin," kata Budi dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI.
Penyederhanaan ini dilakukan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin telah berlaku hampir empat dekade. Pemerintah menilai aturan tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan transformasi digital, dinamika rantai pasok, dan kebutuhan dunia usaha.
Adapun terdapat sejumlah perubahan utama yang diusulkan pemerintah.
Pertama, Kadin ditegaskan sebagai wadah induk dunia usaha yang mandiri. Ketua Kadin nantinya dipilih melalui musyawarah nasional dan seleksi internal tanpa penetapan oleh presiden.
Kedua, pemerintah mengubah pengaturan fungsi, tugas, dan wewenang menjadi fungsi dan kegiatan. Namun, tiga fungsi utama Kadin, yakni advokasi kebijakan, pembinaan, dan pendampingan, tetap dipertahankan.
Ketiga, kewenangan Kadin dalam penerbitan dokumen perdagangan luar negeri, termasuk surat keterangan asal, disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Kadin akan membantu anggotanya memperoleh layanan tersebut.
Keempat, pemerintah memperkuat peran Kadin dalam pendidikan vokasi, transformasi digital, promosi investasi, hingga kemitraan usaha besar dengan UMKM.
Salah satu usulannya, Kadin akan memfasilitasi pemberian keanggotaan bagi pelaku usaha yang mendaftarkan badan usaha atau mengurus perizinan berusaha.
"Sebagai terobosan, Kadin ditempatkan sebagai pihak yang memfasilitasi pemberian keanggotaan bagi pelaku usaha yang mendaftarkan badan usaha atau mengurus perizinan berusaha, sehingga keanggotaan dan jangkauan Kadin semakin luas, khususnya bagi UMKM," jelasnya.
Kelima, pemerintah memperkuat tata kelola Kadin melalui kewajiban pengelolaan pendanaan secara transparan, bertanggung jawab, dan diaudit. Pemerintah juga mengusulkan pengawasan terhadap Kadin dilakukan secara langsung, bukan sekadar dapat dilakukan.
Keenam, Kadin diwajibkan menyesuaikan AD/ART paling lambat satu tahun sejak undang-undang baru berlaku. Sementara itu, UU Nomor 1 Tahun 1987 akan dicabut.
Pemerintah berharap penyederhanaan RUU ini dapat memperkuat posisi Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga meminta dukungan DPR agar pembahasan RUU tersebut melibatkan Kadin, asosiasi pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
(wur)[Gambas:Video CNBC]