Politik

Habiburokhman Usul Presiden Terbitkan Perppu Atur Hukuman Penyadapan

Habiburokhman
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (Adrial/detikcom)
Jakarta -

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengusulkan Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) yang mengatur hukuman penyadapan ilegal. Menurut dia, pelaku penyadapan terhadap kepala negara tidak boleh hanya dikenai pasal UU ITE.

"Bila perlu ya, dalam situasi mendesak, bisa saja Presiden mengeluarkan Perppu, ya, yang membuat, yang mengatur tindak pidana yang sangat ekstrem seperti ini," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Habiburokhman menyebutkan tindakan penyadapan kepada presiden bukan hanya tindakan yang biasa. Menurut dia, tindakan insubordinasi bila dikenai pasal makar saja masih belum cukup.

"Terus terang, kalau tindakan insubordinasi menyadap kepala negara, ya, di hanya dengan pasal makar masih terlalu sederhana. Insubordinasi itu sesuatu yang sangat luar biasa, ya," ujarnya.

Habiburokhman mengatakan tindakan penyadapan ke presiden Prabowo bahkan lebih serius dari skandal watergate di Amerika Serikat (AS). Menurut dia, KUHP di Indonesia belum mengatur tindakan yang spesifik terkait tindak pidananya.

"Jadi, ini jauh lebih serius. Mungkin salah satu skandal penyadapan terserius yang pernah ada, ya. Jadi, KUHP kita bahkan belum mengatur secara spesifik nih tindak pidana yang sangat ekstrem ini," sebutnya.

4 Jenderal Jadi Tersangka

Sebagaimana diketahui, Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan secara ilegal, penghapusan data elektronik, dan illegal access. Salah satu tersangka adalah mantan Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo (LSP).

"Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH," ujar Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).

Tersangka lain ialah Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (AHN) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH). Salah satu yang disadap ialah Presiden Prabowo Subianto.

"Diduga telah melakukan telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," ujarnya.

Simak juga Video 'Kepala BIN Sebut Aksi Listyo Sigit cs Sadap Prabowo Mengarah ke Makar':